Haruskah Menabrak Peraturan Demi Percepatan PSN Jalan Tol Probowangi

PORTALJATIM.ID, PROBOLINGGO – Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa saat ini telah memasuki pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km yang ditandai dengan peletakan batu pertama (Ground breaking) oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sejak hari Senin (6/2/2023) yang lalu di Kelurahan Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Saat itu Menteri Basuki mengatakan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan total panjang 175,40 km merupakan ruas pamungkas dari Jalan Tol Trans Jawa yang sebelumnya sudah tersambung dari Banten, Jawa Barat hingga Probolinggo Timur, Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan bertambahnya ruas tol tersebut semakin melancarkan distribusi orang, barang, dan jasa mulai dari Banten hingga Banyuwangi, serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat.

Namun kita tidak dapat menutup mata dengan dampak yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan tersebut, dari rusaknya infrastruktur jalan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat karena harus berdampingan dengan giat mesin-mesin besar yang berlalu lalang disekitar masyarakat, terutama kendaraan besar pengangkut material kebutuhan pembangunan yang secara langsung memakai infrastruktur jalan umum yang bukan pada kelasnya sampai dengan kerusakan lingkungan.

Jalan umum di Kabupaten Probolinggo sebelumnya banyak yang sudah rusak bahkan beberapa bulan yang lalu sempat menjadi viral. Sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah setempat dan sudah mulai ada perbaikan di beberapa titik. Sabtu (6/10/2023).

Yang banyak menjadi sorotan dan perhatian banyak pihak saat ini adalah adanya kendaraan besar yang melintas di jalan umum yang bukan kelas jalannya. Hal tersebut dinilai bisa mengakibatkan kerusakan jalan bahkan sampai mengancam keselamatan para pengguna jalan umum. Hal tersebut dapat dilihat mulai banyak jalan yang ambles dan bergelombang, akibat aktifitas kendaraan besar yang terus melintas untuk mengejar target pembangunan tol.

Baca Juga :  Mulai Bahas Raperda APBD 2024

Jika dibuka dalam peraturan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19, telah diatur pembagian kelas jalan untuk truk yang terbagi menjadi empat, yaitu kelas I, II, III, dan Khusus. Apakah dengan alasan percepatan proyek strategis Nasional jalan tol Probowangi, peraturan perundang undangan harus ditabrak?, atau ada alasan lain sehingga semua pihak harus menutup mata dengan pelanggaran aturan tersebut.

Awak media ini yang tergabung dalam komunitas jurnalis Trabas KJN Probolinggo bersama tim mendatangi kantor Dinas Perhubungan kabupaten Probolinggo, guna untuk mengklarifikasi kendaraan besar yang melintas di jalan bukan kelas nya, serta membawa bukti adanya temuan kendaraan besar nakal yang tidak menutup muatannya dengan terpal, namun Kepala Dinas Perhubungan (ES) tidak dapat ditemui karena ada giat di luar, sehingga kami ditemui oleh (Wn) yang ditugas kan oleh Kadishub untuk menemui tim media.

(Wn) mengatakan, “Kami sudah melakukan action sesuai regulasi, yang punya jalan kan PU, kami sudah melaksanakan memasang rambu-rambu sesuai dengan tugas kami, bahkan sekitar bulan Maret kalau tidak salah, kami sudah bersurat ke Polres Probolinggo untuk melakukan pendampingan waktu kami melakukan operasi, karena tanpa di dampingi oleh institusi hukum, kami tidak bisa melakukan operasi, kecuali di terminal dan pasar. Namun sampai saat ini tidak ada respon dari polres Probolinggo” ungkapnya.

Baca Juga :  Seusai Acara Peringatan HUT KWRI Melanjutkan Ziarah Ke Makam Syech Jumadil Kubro

Sebelumnya tim media mendatangi kantor dinas PUPR pada hari Senin, 02 Oktober 2023 guna mengkonfirmasikan kendaraan besar yang melintas yang bukan kelas jalannya sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang ada. (Jwn) Sekretaris Dinas PUPR mengatakan, “Terkait dengan aturan kelas jalan itu sementara di kesampingkan demi percepatan proyek strategis Nasional jalan tol Probowangi itu proyek strategis nasional, namun apabila ada kerusakan jalan yang di akibatkan oleh kendaraan besar pengangkut material proyek strategis masional, itu harus di perbaiki, jangan nunggu selesainya proyek jalan tol, karena itu sudah tanggung jawab mereka”, jelasnya.

Katanya lagi, “Akan tetapi walaupun aturan itu dikesampingkan, tidak kesemuanya dikesampingkan, kita harus memikirkan juga warga masyarakat yang terdampak, serta aktivitas warga dan pengendara yang lain. Seperti halnya jam sekolah, itu harus di pikirkan juga, jika terkait perjanjian atau kesepakatan pemerintah dengan pihak jalan tol seperti apa, jaminannya apa, mohon maaf saya tidak tahu, mungkin bapak bupati dan bapak sekda yang tahu”, ungkapnya.

Fakta dilapangan, banyak jalan yang sudah rusak dan bergelombang, tanpa ada perbaikan, bahkan ada yang hanya di urug dengan tanah dikhawatirkan mendekati musim hujan akan membahayakan bagi pengendara yang lain. (bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *