HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Pemkab Lakukan Pembebasan Denda Pajak Daerah PBB

PORTALJATIM.ID, PROBOLINGGO –Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan pembebasan denda atau sanksi administratif pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 4 Juli hingga 30 September 2023.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin mengatakan pembebasan denda pajak daerah PBB ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB.

“Dengan semangat HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan stimulus pembebasan denda pajak daerah PBB,” katanya.

Baca Juga :  Pantau Aktivitas Bongkar Muat Ini Pesan Kanit Pos Kota Aipda Umam 

Menurut Ofie, dengan adanya pembebasan denda pajak daerah PBB ini maka masyarakat yang mempunyai tanggungan PBB tahun-tahun sebelumnya dibebaskan dendanya. Berarti nantinya hanya membayar pokoknya saja. “Silahkan manfaatkan segera kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ofie mengharapkan dengan adanya stimulus pembebasan denda pajak daerah PBB ini masyarakat dapat memanfaatkannya dengan segera melakukan pengecekan tunggakan PBB di bphtb.probolinggokab.go.id degan cara memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), khususnya OP Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga :  Cegah Kecelakaan Kerja, Ini Kata Aipda Umam Kepada Buruh Angkut 

“Apabila ada tunggakan bisa langsung melakukan pembayaran secara non tunai melalui aplikasi atau langsung ke Bank Jatim terdekat, SI-PEPAD, Kantor Pos, QRis, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, OVO dan Shopee,” terangnya.

Dengan adanya pembebasan denda pajak daerah PBB ini Ofie mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk membayar piutang-piutang pajaknya khususnya PBB.

“Pembebasan denda pajak daerah PBB ini bisa mengoptimalkan pendapatan yang ada dan target pendapatan di Kabupaten Probolinggo tercapai. Selain juga mampu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *