PORTALJATIM.ID, SURABAYA – Meluruskan segala bentuk disinformasi terkait penyelenggaraan haji, Kemenag Jawa Timur di bawah kepemimpinan Husnul Maram, menyelenggarakan Jagong Masalah Umrah dan Haji Tahun 2023. Acara yang diselenggarakan pada 24 Agustus 2023 tersebut, berlangsung di Hotel Aria Centra Surabaya.
Hadir sebagai narasumber adalah anggota Komisi VIII DPR RI KH. KH. Hasani bin Zubair, SIP., MKP. (Ra Hasani), Anggota Komisi 8 DPR RI dan dari Kemenag Jatim adalah KH. Farmadi MHI., Ketua Tim Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji.
Sebagai sambutan ucapan selamat datang, hadir Kakankemenag Surabaya, Dr. H. Pardi, M.Pdi. “Selamat datang kepada para peserta Jamarah. Semoga kita disini bisa berdiskusi banyak terkait segala disinformasi penyelenggaraan haji. Dan kami harapkan, dalam penyelenggaraan haji, jangan ada dusta. Semua hal harus dibicarakan antar stakeholder, harus terbuka. Dan kami harapkan Komisi VIII selalu lebih awal menyampaikan segala informasi terbaru sehingga kami pun lebih awal melakukan penyesuaian jika ada hal-hal baru,” terangnya.
Sedangkan Ra Hasani, menyampaikan bahwa penambahan kuota memang memiliki beban pelayanan haji yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2023, kuota haji kembali normal seperti sebelum pandemi. Penambahan kuota ini tentunya membuat beban pelayanan haji lebih tinggi, disebabkan lebih banyak jamaah lansia. Namun Alhamdulillah diimbangi dengan pelayanan yang sangat baik dari petugas haji Kemenag.”
Politisi dari Dapil XI Madura tersebut juga menyampaikan pelayanan haji diimbangi dengan kesiapan calon jamaah haji.
“Mohon kepada para calon jamaah, juga harus lebih menyiapkan diri sebelum berangkat haji, termasuk diantaranya pemahaman segala proses atau tahapan dalam berhaji. Dan diharapkan untuk penyelenggara pun, selalu update informasi terbaru dari Kerajaan Arab Saudi, agar lebih siap dan tentunya lebih baik.”
Sedangkan Farmadi, menjelaskan tentang persoalan teknis yang muncul di lapangan, diantaranya terkait koper.
“Dalam pelaksanaan haji, melibatkan banyak pihak. Contoh terkait koper yang dihandle oleh stakeholder. Ketika kemudian ada masalah dalam pendistribusian koper, yang di komplain Kemenag. Jadi ini sangat penting untuk dijadikan evaluasi, agar seluruh pihak terkait penyelenggaraan haji, juga mengimbangi pelayanan haji sepenuh hati.”
“Persoalan koper juga terjadi di bandara Arab Saudi, bahwa ada beberapa yang tidak terangkat oleh petugas Bandara. Hal ini tentu menjadi perhatian yang harus selalu kita sikapi tegas. Dan terkait koper juga, mohon jamaah memastikan pembungkus kopernya, jangan sampai koper yang mereka bawa, tidak dibungkus saat diberangkatkan ke Arab Saudi.”
Mantan Kakankemenag Surabaya yang juga Wakil Ketua LDNU Jatim tersebut, juga menekankan pentingnya kedisiplinan saat berhaji. “Saat berhaji, mohon para jamaah ikuti peraturan dengan tertib. Contoh dalam hal busana, maka pakailah seragam jamaah haji. Hal ini demi ketertiban dan kemudahan koordinasi bagi jamaah, jadi mohon diperhatikan.”
Jamarah tersebut sekaligus menjaring aspirasi para pengusaha travel, diantaranya porsi haji bagi pendamping jamaah lansia atau jamaah berkebutuhan khusus atau difabel.
Menyikapi aspirasi tersebut, Ra Hasani memastikan bahwa semua aspirasi akan disampaikan kepada mitra kerja dalam perbaikan haji ke depan.
“Kebetulan bulan depan kami dari Komisi VIII DPR RI Insya Allah akan berkunjung ke Arab Saudi untuk evaluasi musim haji 2023 dan perbaikan musim haji mendatang. Dan kami juga sudah ada beberapa agenda terkait perbaikan pelayanan haji, dengan beberapa kementerian terkait.”
Acara tersebut juga dihadiri jajaran Ketua tim pada bidang PHU Hj. Fentin Istifaiyah, dan Hj. Eliana, serta KH Habib Abu Bakar Assegaf, Ketua DPW FK KBIHU Jatim. Dalam kesempatan itu, Habib Abu Bakar menyampaikan aspirasi terkait efektivitas kerja Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) danTim Pembimbing Ibadah haji Indonesia ( TPIHI), serta pentingnya ketegasan menyikapi berbagai oknum yang bisa berangkat haji tanpa prosedur yang tepat.
Sedangkan sebagai moderator adalah Sekretaris MUI Jatim, Lia Istifhama yang juga calon DPD dari Jatim, dan peserta merupakan perwakilan dari instansi terkait, seperti Biro Kesra Jawa Timur, KKP Kelas 1 Sby, Dinkes Jatim, Imigrasi, Dan UPT Asrama Haji.
