Tim Dit Samapta Polda Kalbar Cepat Tanggap Dalam Respon Laporan Masyarakat

PORTALJATIM.ID, Pontianak – Tim PRC Ditsamapta Polda Kalbar kembali merespon laporan warga yang merasa terancam dengan aksi premanisme setelah Gerbang Rumahnya di Kunci Pakai Gembok oleh orang tidak dikenal di Jalan Parit H. Husin 2 Kompleks Alex Griya Permai 1 Blok F No. 9. Jumat (25/11/2022).

Tim PRC Dit Samapta Polda Kalbar yang sedang berpatroli memantau situasi segera bergerak ke Lokasi dan benar saja ditemukan 2 orang laki-laki berbadan tegap berasa di luar pagar dengan memegang kunci gembok.

Aksi Premanisme dengan mengunci pemilik rumah dari luar dilakukan sebagai bentuk intervensi agar pemilik rumah menyerahkan barang yang diduga hasil kredit (leasing) belakangan di ketahui bahwa kedua orang tersebut adalah debt collector dan tidak dilengkapi data-data pendukung.

Baca Juga :  Polisi Temukan 5 Jenazah Korban Longsor Cianjur

Tim PRC Dit Samapta Polda Kalbar yang dipimpin oleh Ipda Pandi berkesimpulan bahwa perbuatan ini adalah Aksi Premanisme, maka dengan langkah persuasif tanpa kekerasan, Tim PRC membawa Korban dan Pelaku ke Polresta Pontianak untuk ditindak lanjuti.

IMG 20221126 WA0176

Kasubdit Gasum AKBP Riki R membenarkan bahwa anggotanya ada mendatangi TKP dari laporan masyarakat tersebut dan menghimbau kepada warga masyarakat apabila ada dept kolektor yang tanpa identitas yang tidak didukung dengan data yang jelas dan tidak sesuai dengan aturan mainnya agar melaporkan ke pihak yang berwajib.

Perlu diketahui biasanya berkaitan dengan pembayaran leasing yang mungkin ada nunggak dsb, tentunya dengan surat pemberitahuan ataupun peringatan ataupun somasi untuk segera melunasi pembayarannya, dan tidak boleh memaksa cara mengambilnya.

Baca Juga :  Kabid Humas Polda Jabar: Polri Himbau Warga Agar Tidak Lakukan Foto/Video di Lokasi Evakuasi Longsor Gempa Cianjur

Untuk dept kolector apabila dalam bertugas wajib ada :

1. Surat Tugas
2. Akte Fidusia
3. Histori Pembayaran
4. BAST (Berita acara serah terima)
5. Harus ada Kartu SPPI bahwa dia terdaftar.

“Nah, tentunya juga kalau unit masih di Pemohon maka wajib sp 1, 2, 3 dan terakhir somasi dan putusan pengadilan. Apabila tidak sesuai dengan aturan prosedurnya bisa dikatakan aksi premanisme dan dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib,“ tutupnya.

“STOP AKSI PREMANISME”

“AKSI PREMANISME DAPAT DIPIDANA PENJARA”

(Yani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *