Tomas Probolinggo Minta KPK Segera Tuntaskan Kasus Gratifikasi TTPU

PORTALJATIM.ID, PROBOLINGGO – Lambatnya KPK tangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi Mantan Bupati Probolinggo itu membuat geram dari perbagai lapisan masyarakat dan pegiat antikorupsi, kompak memasang banner grafitikasi dan TPPU di jalur pantura Probolinggo-Situbondo, tepatnya di jalan raya Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo atau di depan wisata pantai Bentar. Rabu (7/2/2024).

Puluhan banner Grafitikasi dan TPPU yang ditujukan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas terdakwa mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin.

“Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, suaminya sekaligus mantan anggota DPR RI divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan dan uang pengganti Rp20 juta subsider 6 bulan.

Baca Juga :  Kapolres Sampang AKBP Siswantoro Pimpin Sertijab Kabag, Kasat Dan Kapolsek Jajaran Polres Sampang

IMG 20240208 WA0028

Vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Kamis (2/6/2022) setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas kasus jual beli jabatan Pj Kepala Desa (Kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

“Ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat kepada kami sebagai pegiat antikorupsi agar KPK segera menuntaskan kasus Gratifikasi dan TPPU yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kami berharap, agar KPK segera menyidangkan kasus ini,” kata Pegiat Antikorupsi Kabupaten Probolinggo, Samsudin.

Menurut Samsudin salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas), mengatakan asca vonis kasus jual beli jabatan Pj Kades di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di tahun 2022 lalu, tapi hingga saat ini belum tuntas kasus gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Probolinggo dan suaminya itu.

Baca Juga :  Polres Probolinggo Berhasil Melakukan Mediasi Penyegelan SDN Kalirejo 2 Dringu 

“Jadi kami sebagai pegiat antikorupsi korupsi menilai KPK sangat terkesan lambat. Kasus yang sudah sekian tahun belum tertuntaskan, bahkan sampai hari ini belum disidangkan dari kasus TPPU dan gratifikasinya,” ungkap Samsudin.

OTT KPK di daerah-daerah berbeda, lanjut Samsudin, seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda proses kasus gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Probolinggo dan suaminya sampai kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya terhitung sejak OTT KPK di Probolinggo.

“Silakan kalau mau OTT ke daerah-daerah lainnya karena itu memang fungsi dari KPK, tapi jangan sampai kasus-kasus sebelumnya termasuk kasus mantan Bupati Probolinggo dan suaminya lamban” pungkas Samsudin.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *