JAKARTA,PortalJatim.id – Sebuah tantangan terbuka dan provokatif datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang ditujukan langsung kepada putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Dino Patti Djalal preteli Keberanian Gibran;
Kepemimpinannya Mulai Dipertanyakan. Dalam sebuah pernyataan yang bernada keras, Dino mendorong Gibran untuk secara jantan menghadapi tudingan dan kritik yang dilontarkan oleh Denny Indrayana.
“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran.”
Tantangan ini tidak main-main. Dino menempatkan integritas pribadi Gibran sebagai tolak ukur kapasitasnya untuk memimpin dan membela negara. Pertanyaan retoris yang dilontarkan Dino sangat menohok: “Jika tak berani bela integritas diri, bagaimana bela NKRI?”.. Pernyataan ini seolah menjadi “tamparan” keras bagi Gibran, yang belakangan ini kerap menjadi sorotan publik terkait berbagai isu, termasuk hubungannya dengan politik dinasti dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
“Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi/pemimpin, dan bagi rakyat untuk menilai sendiri” ujar Dino.
Denny Indrayana sendiri dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah dan dugaan praktik KKN. Dengan mendesak Gibran untuk “menghadapi” Denny, Dino Patti Djalal secara tidak langsung mempertanyakan keberanian dan komitmen Gibran dalam menegakkan integritas. Apakah Gibran akan memilih untuk berdiam diri dan menghindari konfrontasi, ataukah ia akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan namanya?
“Gibran perlu memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya” ujarnya.
Dino kemudian menyebut polemik tersebut dapat menjadi momentum bagi Gibran untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya. Di sisi lain, masyarakat juga dinilai memiliki kesempatan untuk menilai persoalan tersebut secara langsung. Pernyataan Dino ini juga dapat ditafsirkan sebagai sinyal keraguan dari kalangan elit politik terhadap kapasitas Gibran sebagai calon pemimpin masa depan.
“Sebagai political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnnya, termasuk untuk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif terhadap persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan terhadap demokrasi kita” kata dia
Dino juga menegaskan bahwa seluruh warga negara harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Ia mengatakan posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak seharusnya membuatnya berada di luar ketentuan hukum. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi gugatan yang dilayangkan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 12 pemohon lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun permohonan itu mempersoalkan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran yang dianggap tidak terpenuhi sejak proses pencalonan.
“Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi,” kata Dino Patti Djalal pada Senin (14/9/2026).
Jika untuk urusan membela integritas pribadi saja ia dianggap tidak berani, bagaimana ia bisa dipercaya untuk memegang amanah yang lebih besar untuk membela kepentingan bangsa dan negara,? Sikap Gibran dalam merespons tantangan ini akan menjadi sorotan publik. Apakah ia akan membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang berani dan berintegritas, ataukah ia justru akan semakin memperkuat persepsi publik tentang ketidakmampuannya dalam menghadapi tantangan dan kritik?
“2029-2034 itu urusan lain lagi dan harus nego ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku nanti. Sebagian parpol bisa saja mendukung Prabowo 2 periode, tapi mendukung Prabowo-Gibran II periode nah itu lain perkara,” tuturnya.
Pasalnya, alih-alih bekerja sama, kekompakan partai politik di tubuh Kabinet Merah Putih justru berpotensi merenggang. Sebab, Dino beralasan banyak parpol yang tidak mau hasil kerja kerasnya digunakan untuk memenangkan ambisi Gibran 2 periode. Gerakan ini seperti pisau bermata dua karena dapat merugikan bagi Gibran sendiri. Dino menuturkan, sepanjang 4 tahun ke depan publik akan menilai hasil kinerja Gibran. Manuver-manuver tertentu akan dinilai sebagai tindakan Gibran meraih hati masyarakat agar melenggang 2 periode di kursi eksekutif.
“Karena dalam 4 tahun ke depan segala tindakannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup akan dicurigai semua orang sebagai manuver yang bisa ditebak tujuannya,” papar Dino.
Lebih dalam, Dino menyinggung strategi Prabowo menggaet Gibran saat era kampanye yang bertujuan mencegah Jokowi masuk jajaran Megawati dan Ganjar. Namun pada 2029, Prabowo diprediksi tak lagi suara dari parpol Jokowi karena eksistensi Jokowi yang telah pudar.
“Apalagi kini ada semacam konsensus nasional yang tidak resmi bahwa satu hal yang paling tidak diinginkan bahkan paling ditakutkan baik oleh purnawirawan TNI, birokrasi, parpol, pengusaha, ormas, mahasiswa, dan lain sebagainya adalah prospek Gibran menjadi presiden sebelum periode yang sekarang berakhir,” ucapnya.
