GOWA,PortalJatim.id – Suasana upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendadak menjadi sorotan publik. Birokrasi Memanas! Kepala Dishub Gowa Tantang Upacara Bupati, ASN Diserukan Bubar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Agus Harahap, terekam masuk ke tengah lapangan dan mengambil mikrofon untuk menyerukan agar ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membubarkan diri.
Aksi tersebut terjadi saat upacara yang dipimpin Bupati Gowa, Husniah Talenrang, pada Senin (24/8/2026). Bukannya berlangsung sebagaimana agenda kedinasan, jalannya upacara justru diwarnai aksi seorang pejabat kepala dinas yang secara terbuka menyerukan pembubaran peserta. Tindakan Agus sontak menuai perhatian dan memantik pertanyaan serius mengenai tata kelola pemerintahan, etika birokrasi, serta hubungan antara pejabat struktural dengan kepala daerah. Agus bahkan mengaku aksinya dilakukan secara spontan. Ia menyebut dirinya kecewa terhadap kebijakan Bupati Husniah Talenrang yang dinilainya sewenang-wenang menonaktifkan sejumlah pejabat SKPD.
“Yang kemarin pagi itu adalah terjadi secara spontanitas karena saya tidak suka dengan kehadiran bupati yang hanya pencitraan saja. Saya bilang bubar saja kalau tidak ada kejelasan tentang SK (surat keputusan) pemberhentian pejabat SKPD ini,” kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Pernyataan tersebut membuat persoalan tidak lagi sekadar soal aksi membubarkan upacara. Ada dugaan ketegangan serius di tubuh birokrasi Pemkab Gowa yang kini terbuka ke ruang publik. Pejabat Melawan Kebijakan Bupati, Ada Apa di Balik Konflik Birokrasi Gowa? Aksi seorang kepala dinas yang menyerukan pembubaran upacara ketika agenda dipimpin langsung kepala daerah tentu bukan persoalan sepele.
Publik berhak mempertanyakan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan atau justru telah masuk pada persoalan etika dan kedisiplinan aparatur. Di sisi lain, alasan Agus juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika benar terdapat pejabat SKPD yang dinonaktifkan tanpa kejelasan surat keputusan sebagaimana yang dipersoalkannya, maka pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di lingkungan birokrasi. Namun, apabila seluruh proses pergantian atau penonaktifan pejabat telah dilakukan berdasarkan aturan dan kewenangan yang sah.
maka muncul pertanyaan berbeda: mengapa seorang kepala dinas berani mengambil mikrofon di tengah upacara dan menyerukan ASN serta pejabat lainnya untuk membubarkan diri? Publik tentu menunggu penjelasan dari kedua belah pihak. Jangan Biarkan Konflik Elite Menjadi Beban ASN Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas apabila konflik antara pejabat dan kepala daerah terus dibiarkan berlarut-larut.
ASN dan pejabat SKPD semestinya bekerja berdasarkan aturan, menjalankan program pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai konflik kepentingan atau tarik-menarik kekuasaan di tingkat elite birokrasi justru membuat roda pemerintahan tersandera.
Jika memang terdapat kebijakan Bupati yang dianggap keliru, mekanisme keberatan dan koreksi semestinya ditempuh melalui jalur pemerintahan dan hukum yang tersedia. Sebaliknya, pemerintah daerah juga dituntut transparan dalam setiap keputusan strategis, khususnya menyangkut mutasi, pemberhentian, maupun penonaktifan pejabat.
Kasus ini akhirnya menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Gowa: apakah persoalan tersebut akan diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan aturan, atau justru dibiarkan berkembang menjadi perang terbuka di tubuh birokrasi?
Yang jelas, aksi di tengah lapangan upacara itu telah membuka satu persoalan besar yang selama ini mungkin hanya berputar di balik ruang-ruang birokrasi: ada ketegangan serius di tubuh Pemerintah Kabupaten Gowa yang kini mulai terlihat di hadapan publik.
Pemerintah Kabupaten Gowa dan pihak-pihak terkait perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar masyarakat tidak hanya disuguhi potongan video, pernyataan sepihak, dan spekulasi mengenai konflik internal pemerintahan.
