LUMAJANG,PortalJatim.id – Dugaan pelanggaran privasi konsumen di lingkungan SPBU Klakah dengan Nomor 54.673.03 memasuki babak serius. Dugaan Hak Konsumen di Bajak Mengguncang SPBU Klakah, BIDIK Siapkan Laporan ke Polda Jatim. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Investigasi dan Informasi Keadilan (LSM BIDIK) Jatim melayangkan somasi keras sekaligus peringatan hukum terakhir kepada manajemen SPBU tersebut.
Langkah hukum itu dipicu dugaan adanya penyadapan dan perekaman video secara ilegal terhadap konsumen yang dinilai telah masuk ke ranah serius karena menyangkut hak privasi masyarakat. LSM BIDIK menilai persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan hanya melalui mekanisme internal atau “perdamaian” di bawah tangan. Dalam surat somasi tertanggal 22 Agustus 2026, LSM BIDIK secara tegas mempertanyakan sikap dan tanggung jawab manajemen SPBU Klakah atas dugaan tindakan tersebut.
” Kami Sangat Mendukung atas Pergerakan BIDIK yang akan membawa persoalan ini dengan melaporkan ke APH dalam hal ini POLDA JATIM, Tegas Pria Berinisial OK. Harus ada Sanksi Tegas jelas itu, Konsumen jangan selalu jadi Korban mereka para Pengusaha yang tak memperhatikan hak haknya Konsumen, Ujar OK.
Bagi LSM BIDIK, apabila benar terdapat aktivitas perekaman atau penyadapan tanpa hak, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran tata tertib internal perusahaan. Dugaan tersebut harus diuji secara hukum untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana serta siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban. LSM BIDIK juga menyoroti adanya dugaan upaya penyelesaian secara sepihak di luar proses hukum. Menurut mereka, perdamaian internal tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana nantinya terbukti.
“Perdamaian di bawah tangan tidak boleh dijadikan tameng untuk mengubur persoalan yang menyangkut dugaan pelanggaran privasi konsumen,” demikian sikap tegas yang disampaikan LSM BIDIK dalam somasinya. Tiga Tuntutan dalam Waktu 2 x 24 Jam. Dalam somasi tersebut, LSM BIDIK memberikan batas waktu 2 x 24 jam kepada manajemen SPBU Klakah untuk memenuhi sejumlah tuntutan.
Pertama, manajemen diminta memberikan klarifikasi tertulis dan transparan mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya.
Kedua, manajemen diminta menyerahkan bukti otentik surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap oknum yang diduga terlibat.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk membuktikan sejauh mana tindakan internal telah dilakukan oleh pihak pengelola.
Ketiga, LSM BIDIK mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh fasilitas SPBU, termasuk pemeriksaan terhadap kemungkinan keberadaan perangkat perekam, kamera tersembunyi, maupun perangkat lain yang berpotensi digunakan untuk melanggar privasi konsumen.
Tuntutan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi manajemen SPBU Klakah: apakah persoalan ini benar-benar akan dibuka secara transparan atau justru kembali ditutup melalui penyelesaian internal. Jika Diabaikan, LSM BIDIK Siapkan Langkah Hukum LSM BIDIK Jatim menegaskan tidak akan berhenti pada somasi apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Mereka menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan membuat laporan kepada Polda Jawa Timur apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana.
Selain itu, LSM BIDIK juga menyatakan akan mendesak pihak terkait, termasuk PT Pertamina (Persero), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan dan kepatuhan operasional SPBU Klakah. Bahkan, LSM tersebut mengancam akan membuka posko pengaduan korban untuk menghimpun masyarakat yang merasa pernah mengalami dugaan pelanggaran privasi serupa. Langkah itu berpotensi membuat persoalan semakin melebar apabila nantinya ditemukan korban atau fakta lain di luar kasus yang saat ini dipersoalkan.
Jangan Jadikan Fasilitas Umum sebagai Ruang Bebas Melanggar Privasi
Kasus ini sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan perlindungan konsumen di fasilitas pelayanan publik. SPBU merupakan tempat yang setiap hari didatangi masyarakat dari berbagai kalangan. Karena itu, keamanan konsumen tidak semestinya hanya dimaknai sebagai keamanan kendaraan dan transaksi BBM, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak dan privasi setiap orang.
Jika dugaan penyadapan atau perekaman ilegal tersebut terbukti, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran SOP internal. Kini bola berada di tangan manajemen SPBU Klakah. Transparansi, bukti konkret, dan pemeriksaan independen menjadi kunci untuk menjawab dugaan tersebut.
Sementara itu, seluruh tudingan mengenai penyadapan, perekaman ilegal, maupun keterlibatan pihak tertentu masih merupakan dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta proses hukum yang berwenang. Masyarakat pun berhak mendapatkan kepastian: apakah fasilitas pelayanan publik benar-benar aman bagi konsumen, atau justru terdapat ruang-ruang tersembunyi yang memungkinkan privasi masyarakat dilanggar tanpa pengawasan?
